Beranda NTB. News- MATARAM,
Massa aksi yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kempo (IPMK) Kota Mataram melakukan aksi demonstrasi terkait penggundulan hutan dan pelanggaran HAM oleh PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS), di Kantor Dinas LHK dan Kantor Gubernur NTB, Kamis (23/12/2021).
Deden Al Sangaji, Korlap aksi dalam orasinya meminta kepada gubernur NTB untuk mencopot kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB karena kepala dinas tidak bertanggungjawab dan menjadi pihak yang diduga melegalkan pengrusakan hutan khususnya di Kabupaten Dompu.
Kepala Dinas LHK menurutnya tidak punya keseriusan juga dalam mengatasi mafia kayu di Nusa Tenggara Barat. Sehingga hari ini kabupaten Dompu darurat bencana banjir.
"Hutan kami dirusak, LHK diduga bersekongkol dengan mafia kayu. Bukan karna petani kerusakan hutan hari ini, tapi ini akibat ribuan ton kayu dari kabupaten Dompu yang sudah dieksploitasi", jelasnya.
Selain itu, yang menjadi tuntutan mereka adalah untuk segera menyelesaikan persoalan klaim tanah milik masyarakat oleh PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS).
PT. SMS melebarkan lahan produksi dengan memindahkan tapal batas dari kecamatan pekat ke arah kecamatan kempo. Karenanya, Deden sebagai putra daerah Kempo meminta gubernur NTB agar melakukan evaluasi terhadap PT. SMS.
"PT. SMS hari ini ingin menyerobot lahan masyarakat dengan melebarkan tapal batas wilayah produksi. Jangan sampai masyarakat dikorbankan dalam hal ini. Kami akan berjuang sampai tanah leluhur kami kembali", tambahnya.
Sementara itu, Syamsuddin Sangaji SH. selalu koordinator aksi menegaskan bahwa Dinas LHK harus dievaluasi secara sistematis, kepala dinas dan kepala-kepala bidang harus dicopot.
"DLHK kami duga bersekongkol dengan Para mafia. Intinya Kepala Dinas DLHK harus dicopot", tegasnya.
Terkait PT. SMS, Sangaji meminta kepada Gubernur NTB dan Kemenkumham agar segera menyelesaikan persolan konflik tanah antara masyarakat dan pihak PT.
"Jangan biarkan masyarakat menderita. Tanah leluhur kami dirampas. Disana terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pihak PT. Kami masyarakat kempo menolak aktivitas PT. SMS", pungkasnya.
Sangaji mengatakan bahwa mereka akan turun dengan massa yang lebih banyak lagi, jika beberapa tuntutan tidak diindahkan.
Di Dinas LHK, massa aksi diterima dialog oleh Kabid Perlindungan Hutan dan Konservasi. Tetapi dialog berjalan alot dan terjadi perdebatan, sehingga massa aksi memilih walkout.
Sedangkan di Kantor Gubernur NTB massa aksi diterima Abdul Azis, staf khusus bidang pemerintahan. Azis menerima tuntutan massa aksi dan berjanji untuk menyampaikan point tersebut ke atasannya. ( Beranda Mataram-Aris)
COMMENTS